Peningkatan Kualitas SDM Indonesia dengan Program Minum Susu

 

Oleh Epi Taufik
Kepala Divisi Produksi Ternak Perah, Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan,
Fakultas Peternakan IPB University

Kualitas SDM Indonesia selalu mengalami perkembangan, namun masih perlu ditingkatkan. Tantangan utama meliputi peningkatan kualitas pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, dan pengurangan ketimpangan ekonomi dan sosial. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai program dan kebijakan. Diperlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan indikator-indikator kualitas SDM Indonesia. Beberapa indikator kualitas SDM seperti Indeks Pembangunan Manusia (HDI), skor PISA, angka stunting, rata-rata IQ, dan konsumsi protein hewani (daging dan susu) di Indonesia masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN (Tabel 1).

Demikian juga dengan Tingkat Pendidikan Masyarakat Indonesia pada tahun 2022 masih sangat memprihatikan. Persentase jumlah penduduk dengan Pendidikan S3/ doktoral hanya 0,02%, S2 hanya 0,31%, S1: 4,39%, D3: 1,28%, SMA: 20,89%, SMP: 14,54% dan yang tidak sekolah + tidak tamat SD + tamat SD: 38,15%.

Sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, berbagai upaya pemerintah pada masanya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM bangsa. Upaya-upaya tersebut antara lain: meningkatkan kualitas pendidikan, reformasi kurikulum, mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun, akses ke pendidikan tinggi dan vokasi, mengalokasikan 20% APBN untuk sektor pendidikan, dan yang tidak kalah penting adalah penguatan program gizi dan kesehatan bagi siswa sekolah.

Program minum susu (gratis) anak sekolah (school milk program)
School Milk Program (SMP) sesungguhnya telah termaktub dalam Cetak Biru Persusuan Indonesia 2013- 2025 yang dikeluarkan oleh Kemenko- Perekonomian, hanya saja program tersebut tidak terlaksana.

Di masa Pemerintahan Orde Baru sampai dengan Orde Reformasi, penguatan program gizi dan kesehatan terutama bagi siswa sekolah pernah dilaksanakan, walaupun dengan skema yang terbatas. Pada periode akhir 1970-an sampai dengan 1980-an, pemerintah pernah memberikan siswa TK dan SD bubur kacang hijau dan susu bubuk 1 minggu sekali, pada masa reformasi pernah dilaksanakan PMT-AS (Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah). Beberapa inisiasi lokal juga pernah dilaksanakan, antara lain oleh Pemkot Sukabumi yaitu GERIMIS BAGUS (Gerakan Minum Susu Bagi anak Usia Sekolah) dan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan memasukkan produk susu UHT sebagai salah satu komoditas yang mendapat subsidi pangan.


Pernah juga dilakukan beberapa proyek dengan skala terbatas dan pada periode tertentu untuk memberikan susu sekolah kepada siswa sekolah dasar dengan bantuan dari negara mitra (Gambar 1).


Komparasi SMP di beberapa negara asing dan dampak dari penerapannya
Di negara-negara maju seperti Jerman dan Jepang, SMP dilaksanakan dengan kewajiban meminum susu bersamaan dengan makan siang sekolah. Demikian juga di beberapa negara berkembang tetangga kita seperti Myanmar, Malaysia dan Thailand dengan tingkat penerapan yang bervariasi. Produk susu yang diberikan biasanya susu UHT dengan kemasan 150-200 ml yang berbasiskan susu segar (fresh milk). Susu UHT tidak memerlukan cold chain dalam urusan logistiknya dan dapat bertahan lama (9 bulan – 1 tahun) tanpa pendingin selama kemasan belum dibuka. Kemasan yang kecil memungkinkan susu dapat dihabiskan sekali minum setelah siswa melaksanakan makan siang, sehingga susu yang tidak terminum/sisa dapat diminimalisasi dan secara keamanan pangan lebih terjamin. Susu UHT yang diberikan pun biasanya tawar (plain) tanpa gula.

Salah Satu negara berkembang tetangga Indonesia yang telah sukses melaksanakan SMP dengan memberikan susu gratis untuk anak sekolah, terutama sekolah dasar, adalah Thailand. Raja Rama IX-mendiang Bhumibol Aduljadej, meminta Pemerintah Thailand untuk melaksanakan SMP pada 1992. Semua anak SD di Thailand diwajibkan minum susu saat istirahat makan siang. Program ini dijalankan dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri Thailand. Sekitar 40% produsi harian SSDN (Susu Segar Dalam Negeri) Thailand tiap hari terserap oleh SMP ini, 60% sisanya untuk komersial (Gambar 2). Pemerintah Thailand menanggung seluruh biaya untuk program ini melalui APBN-nya, pemerintah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan terutama sektor swasta untuk terlibat dalam program ini.

Artikel bersambung...
Klik Next › untuk melanjutkan membaca.
Halaman 1 dari 4

Artikel Terkait